S Pink Premium Pointer

24 Oct 2012

Pertemuan 4 (18/10/2012)


Pada pertemuan ini, membahas tentang "Education for All".


Deklarasi Universal HAM menegaskan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk pendidikan". Pada pasal 31 ayat 1&4 UUD 1945 perubahannya keempat : "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

MDGs (Millenium Development Goals), yaitu hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara (PBB) yang mulai dijalankan pada September tahun 2000, berupa 8 butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.
Tujuan itu adalah : 

  1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
  2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
  3. Kesetaraan gender & pemberdayaan perempuan.
  4. Menurunkan angka kematian anak.
  5. Meningkatkan kesehatan ibu.
  6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
  7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup.
  8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dalam PP No. 17/2010 menjelaskan bahwa :
  • Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan / atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 
  • Bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Bentuk layanan terdiri dari :
  • Formal, yaitu sekolah biasa dan sekolah terbuka.
  • Nonformal, yaitu calistung (baca, tulis, hitung), keterampilan, dan paket ABC.
  • Informal, yaitu pendidikan layanan khusus (menyesuaikan dengan kondisi peserta dan lingkungan) pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyediakan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
Sekian dariku.. ^_^
Semoga bermanfaat yahh untukmuuu.. \(^0^)/

15 Oct 2012

Pertemuan 3 (11/10/2012)

Pada pertemuan ini, membahas tentang perangkat perundang-undangan yang mendasari kebijakan pendidikan di Indonesia.


Sebelum reformasi (tgl.21 Mei 1998), seluruh kebijakan ditentukan di Jakarta (sentralisasi). Setelah reformasi, sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Namun di beberapa bagian, di antaranya hankam, keuangan, hubungan luar negeri, kehakiman, agama, dll itu tetap sentralisasi. Dengan kata lain, di luar bagian yang telah disebutkan di atas, sudah di desentralisasikan semuanya ke daerah (daerah yang mengatur) termasuk pendidikan. UU yang mengatur pendidikan di Indonesia saat ini adalah UU No.20 Tahun 2003 (UU SISDIKNAS).

Yang paling mendasar pada UU No.20 Tahun 2003 ini adalah :
  • Ada kejelasan hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah di dalam pendidikan (pasal 5) => Jadi tidak hanya pemerintah yang melaksanakan semua kebijakan-kebijakan yang ada, tetapi juga adanya peran dari orang tua dan masyarakat.
  • Penyetaraan pendidikan antara formal dan informal (Pasal 26 & 27)
  • Pendidikan usia dini (pasal 28)
  • Pendidikan keagamaan (pasal 30)
  • Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus : CI+BI, tuna netra (SLB A), tuna rungu (SLB B), tuna grahita (SLB C), tuna daksa (SLB D), tuna laras (SLB E), indigo, autis, dll.
  • Pendidikan layanan khusus : etnis minoritas, pekerja anak, PSK anak, korban trafficking, dll. (pasal 32)
  • Standar Nasional Pendidikan (pasal 35) :
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I Pasal I :
1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan
pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masingmasing satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik .
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan.
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  • Wajib belajar (pasal 34)
  • Kurikulum pendidikan (pasal 36 - 38)
  • Tenaga kependidikan (pasal 39 - 44)
  • Sarana dan prasarana pendidikan (pasal 45)
  • Biaya pendidikan (pasal 46 – 49)
  • Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi (pasal 57 - 61)
  • Sanksi/ketentuan pidana (pasal 67 - 71)
Note : PP No. 19 Tahun 2005 adalah penjabaran UU SISDIKNAS


Sekian.. ^_^
Semoga bermanfaat yahh.. \(^0^)/

10 Oct 2012

Pertemuan 2 (04/10/2012)

Disini kita akan membicarakan anak CI+BI saat ini...



       Anak CI+BI (Cerdas Istimewa + Berbakat Istimewa) atau yang lebih dikenal dengan sebutan gifted, merupakan anak yang memiliki kemampuan bawaan berupa potensi, yang memerlukan pengembangan dan pelatihan secara serius serta sistematis. Anak CI+BI dipengaruhi oleh dua buah faktor, yaitu :
  1. Genetik (nature) -> intelegensi -> IQ
  2. Lingkungan (nurture) -> kreativitas, task commitment
       Umumnya anak CI+BI mengalami suatu kondisi yang disebut disinkronitas atau asinkronitas. Yaitu suatu kondisi dimana perkembangan fisik, psikis, mental, dll mereka berbanding terbalik dengan perkembangan emosi sosial mereka. Membuat mereka tidak terlalu bisa bergaul dengan anak-anak lainnya.
       Tidak semua anak CI+BI memiliki kemampuan yang sama satu sama lain. Terdapat 6 kemampuan yang dimiliki oleh anak CI+BI, yaitu :
  • Intellectual abilities
  • Creativity abilities
  • Sosial competence
  • Musicality
  • Artistic abilities
  • Practical intelligence
Nahh,,cuma itu dulu.. Semoga bermanfaat.. \(^0^)/

6 Oct 2012

Bunga Liar


Aku ini bunga liar
Yang tumbuh di antara bunga mawar dan melati
Orang-orang berlalu
Tanpa menoleh padaku
Apalagi memandangku
Tak ada seorang pun berpikir
Untuk memetikku
Dan meletakkanku pada jambangan..

Aku ini bunga liar
Yang terbiasa ditiup badai
Yang terbiasa dicampakkan orang
Yang mengacau dan merusak
Keindahan bunga lain

Aku ini bunga liar
Yang tiada berguna untuk orang lain
Yang sering dibandingkan
Dengan bunga lain
Yang sering dibuang ke tempat sampah

Namun,
Datang Seseorang datang menghampiriku
Dia memperhatikanku
Lalu memetikku
Dan meletekkanku dalam sebuah jambangan yang indah
Merawatku dan memeliharaku sebegitu rupa
Dengan mengorbankan sesuatu
Dari milikNya yang berharga
Menjadikanku sangat istimewa
Di mataNya

Welcome to my blog.. ^^

Blog ini dikhususkan untuk penempatan tugas-tugas kuliah. Tapi aku juga mau ngisi blog ini dengan hal-hal yang kusukai.. ^^ Jadi, please enjoy this blog.. (^^,)/
Oia,,jangan lupa ngasih komentarnya yahh.. ^^
-arigatou-

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More